Mabes Polri bersiaga penuh menghadapi agenda demo besar-besaran terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya digelar hari ini (26/3). Mereka bakal all out mengerahkan sumber daya anggotanya sekaligus menggalang kerja sama dengan TNI. Penggunaan senjata api akan dilakukan jika keadaan memaksa.
”Kami tidak ingin ada keributan. Jangan sampai petugas kalah jumlah di lapangan. Karena itu kami sengaja akan overestimate terhadap demo kali ini,” tegas Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution di Mabes Polri kemarin (26/3). Saud mengakui, jumlah massa yang melapor untuk demonstrasi hari ini di Jakarta memang hanya 8 ribu orang. Tapi, pihaknya tak mau gegabah. Sebab, massa yang hadir diperkirakan bisa lebih.
Karena itu, mereka akan mengerahkan pasukan hingga 22 ribu anggota. Itu sudah termasuk 8 ribu anggota TNI. ”Lebih baik overestimate daripada underestimate. Konsekuensinya bisa lebih buruk kalau kami meremehkan,” katanya. Meski melibatkan TNI, polisi tetap yang memegang kendali pengamanan. Yang bertanggung jawab penuh dalam pengamanan demonstrasi hari ini adalah Kapolda yang bersangkutan.
Mereka yang akan menentukan titik-titik vital mana yang harus dijaga militer. Untuk kawasan DKI Jakarta, akan diterjunkan di sejumlah kedutaan besar, Istana Negara, SPBU, depo BBM di Plumpang, dan kantor Radio Republik Indonesia (RRI).
Saud menegaskan, pihaknya melibatkan TNI bukan karena menganggap situasi sudah siaga satu. Pelibatan mereka karena dalam rangka pengamanan. TNI bisa ditugaskan menjaga obyek-obyek vital. Perencanaan pengamanan di bawah koordinasi antara Kapolda dan Pangdam.
Mantan komandan Densus 88 Antiteror itu menambahkan, pihaknya juga tidak akan sungkan menjalankan Protap Nomor 1 Tahun 2010 yang dikeluarkan Polri di era Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri jika keadaan memaksa. Protap tersebut mengizinkan aparat menggunakan senjata api setelah prosedur persuasi gagal dilakukan. ”Kami tidak mau mati konyol,” tegasnya.
Korps Bhayangkara akan memanfaatkan tenaga polwan di garis depan agar massa tidak membabi buta. Bahkan, para polwan ayu di Traffic Management Control (TMC) Polda Metro Jaya juga akan diturunkan. ”Biar sejuklah,” katanya.
Kesiapan menghadapi demo besar-besaran di sejumlah daerah yang akan dilangsungkan hari ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantornya kemarin. Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kabaharkam Polri Komjen Imam Sujarwo, Panglima TNI Agus Suhartono, Kepala BIN Marciano Norman, dan Mendagri Gamawan Fauzi.
Dia menyayangkan adanya sejumlah aksi penyegelan terhadap SPBU, pencegatan mobil tangki Pertamina, maupun perusakan mobil dinas pemerintah. ”Tindakan itu tidak simpatik, tidak prorakyat, dan tidak mencerminkan intelektualitas,” katanya. Mantan Panglima TNI itu menegaskan, keterlibatan TNI dalam pengamanan demo BBM sifatnya hanya untuk membantu Polri. TNI akan bergerak jika memang dibutuhkan.
Kepala BIN Marciano Norman menambahkan, pemerintah meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang beredar. Sejauh ini, BIN tidak melihat adanya tujuan demonstrasi menolak kenaikan BBM yang ditungganggi dengan kepentingan lain.
Pertamina Kosongkan SPBU
Kewaspadaan juga dilakukan Pertamina. Sebagai penyalur BBM subsidi, Pertamina pun mengambil langkah-langkah pengamanan suplai BBM. Vice President Komunikasi PT Pertamina Mochamad Harun mengatakan, karena maraknya aksi penyegelan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) oleh demonstran, Pertamina akan melakukan penutupan SPBU di jalur demonstrasi. ”Untuk safety (keamanan, red), SPBU di jalur demo akan kami kosongkan,” ujarnya kemarin (26/3).
Menurut Harun, penutupan SPBU tersebut harus dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi aksi anarkis di SPBU. ”Kalau distribusi BBM terganggu, yang susah rakyat juga,” ujarnya.
Wakil Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fahmi Harsandono mengatakan, pihaknya akan memperketat pengawasan distribusi BBM. ”Selama ini, verifikasi pengawasan BBM hanya sampai di depot, namun sekarang akan kami awasi hingga ke SPBU,” katanya.
Akui Belum Maksimal
Kapolda Sumbar Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari mengakui pengungkapan penimbunan BBM bersubsidi belum maksimal. Petugas baru berhasil mengungkap penimbunan solar dan premium, sementara minyak tanah belum sepenuhnya berhasil diungkap. Padahal, sedikitnya 85 agen dan 1.083 pangkalan yang patut dicurigai melakukan penimbunan.
”Saya minta satuan kerja (satker) wilayah dan seluruh kapolres dan kapolsek mengawasi lebih ketat penyaluran BBM bersubsidi di daerah masing-masing,” kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Pemprov Sumbar, DPRD Sumbar, Lantamal dan Danrem 032 Wirabraja, kemarin ( 26/3).
Kapolda secara tegas mengatakan, tidak akan menolerir anggotanya yang melakukan pembiaran terhadap pendistribusian BBM tidak tepat sasaran. ”Jika ada satker wilayah dan kapolsek melakukan pembiaran, akan ditindak tegas,” ucapnya.
Soal pembelian BBM dengan jeriken secara berlebihan di SPBU, menurutnya, masih dapat ditolerir sepanjang kelebihan pembelian itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, jika digunakan untuk kepentingan industri atau dijual lagi, Polri akan menindak tegas pelakunya.
Danlatamal Brigjen TNI Marinir Gatot Subroto menyatakan siap mendukung kepolisian melakukan pengamanan, apabila situasi sudah tak terkendali. ”Sepanjang ada permintaan dari kepolisian, kami siap memberikan bantuan,” ucapnya.
Dukungan serupa juga diutarakan Danrem 032 Wirabaraja, Kolonel Inf Bambang Taufiq. ”Jika tenaga kami dibutuhkan kepolisian dan Pemprov, kami siap memberikan bantuan,” tukasnya.
Di tempat terpisah, Asisten II Pemprov Sumbar Syafrial menuturkan, pemprov Sumbar sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Gubernur juga sudah mengeluarkan tiga surat, yakni meminta bupati mengamankan ketersediaan stok, skema penanganan pemerintah pascakenaikan BBM, dan pendistribusian BBM.
”Stok Pertamina masih aman untuk 10 hari ke depan. Masyarakat yang boleh membeli BBM menggunakan jeriken harus memiliki rekomendasi dari SKPD. Jika tidak, SPBU tak bisa melayaninya. Untuk UMKM, nelayan, pelayanan umum lainnya tak perlu khawatir. Pasokon BBM untuk mereka dijamin,” tuturnya.
Syafrial menganjurkan pejabat pemerintah menggunakan pelat rahasia jika melewati rute jalan demonstrasi. ”Apabila belum memiliki pelat rahasia, ada baiknya menghindari rute dilewati demonstran,” ucapnya. Ketua DPRD Sumbar Yulteknil juga mengingatkan seluruh daerah harus menjaga ketersediaan pasokan BBM.(jpnn/ayu)
Padang Ekspres • Selasa, 27/03/2012 10:38 WIB • (jpnn/ayu) • 51 klik
0 komentar:
Posting Komentar